Permohonan Izin Usaha Makanan di Tiongkok

Menurut peraturan dan ketentuan terkait, siapa pun yang berencana melakukan penjualan makanan atau menyediakan layanan katering di wilayah Republik Rakyat Tiongkok harus mendapatkan izin usaha makanan dari pemerintah setempat untuk regulasi pasar.

Izin usaha pangan berlaku prinsip satu izin untuk satu tempat, yaitu pelaku usaha pangan yang melakukan kegiatan usaha pangan wajib memperoleh izin usaha pangan untuk setiap tempat usaha.

Aplikasi dan Penerimaan

Bagi yang mengajukan izin usaha pangan, terlebih dahulu harus memperoleh izin usaha dan kualifikasi lain sebagai badan hukum.

Permohonan izin usaha pangan diajukan berdasarkan jenis usaha pelaku usaha pangan dan kategori jenis usahanya.

Berdasarkan jenis usahanya, pelaku usaha makanan dibedakan menjadi:

1. Penjual makanan;

2. Penyedia jasa katering;

3. dan kantin entitas.

1. Penjualan makanan kemasan (termasuk atau tidak termasuk makanan yang didinginkan atau dibekukan);

2. Penjualan makanan yang tidak dikemas (termasuk atau tidak termasuk makanan yang didinginkan atau dibekukan);

3. Penjualan makanan khusus (makanan kesehatan, makanan formula untuk keperluan medis khusus, susu formula bayi bubuk, dan makanan formula bayi lainnya);

4. Penjualan makanan jenis lain;

5. Produksi dan penjualan makanan panas, makanan dingin, makanan mentah, makanan kue, minuman buatan sendiri, dan jenis makanan lainnya.

1. Memiliki tempat-tempat pengolahan, pengolahan, penjualan, dan penyimpanan bahan baku pangan, antara lain, yang sesuai dengan jenis dan jumlah pangan yang diedarkannya, menjaga lingkungan tempat-tempat tersebut tetap rapi dan bersih, dan memastikan bahwa tempat-tempat ini menjaga jarak yang ditentukan dari lokasi beracun dan berbahaya serta sumber polusi lainnya.

2. Negara tersebut harus mempunyai peralatan atau fasilitas distribusi yang sesuai dengan jenis dan jumlah makanan yang didistribusikannya, dan mempunyai peralatan atau fasilitas yang sesuai untuk desinfeksi, pakaian ganti, sanitasi, penerangan siang hari, penerangan, ventilasi, anti korosi, anti- anti debu, anti lalat, anti tikus, anti ngengat, pencucian, pembuangan air limbah, dan penyimpanan sampah dan limbah.

3. Badan ini harus mempunyai manajer keamanan pangan penuh waktu atau paruh waktu dan mempunyai aturan dan peraturan untuk memastikan keamanan pangan.

4. Harus memiliki tata letak peralatan dan diagram alur teknis yang wajar untuk mencegah pencemaran silang antara pangan yang akan diolah dan pangan siap saji dan antara bahan mentah dan produk jadi, serta untuk mencegah pangan bersentuhan dengan zat beracun atau barang najis.

5. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.